JAKARTA – Kewajiban untuk memeriksa konten. yang diadukan oleh masyarakat ataupun memeriksa konten secara periodik  akan membebani mesin-mesin jaringan dan tentunya akan berakibat menurunnya kualitas jaringan.

Demikian diungkapkan Asosiasi Penyelenggara. Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam pernyataannya, Kamis (18/2/2010). APJII menilai belum lagi bila ISP terpaksa harus melakukan blok. Bisa jadi aplikasi bisnis yang tidak melanggar menjadi terblok. Maka siapa yang mau menanggung resiko kerugian salah blok seperti itu.

Wakil Ketua APJII, Sammy Pangerapan mengatakan, karena yang disebut penyelenggara hanyalah penyelenggara jaringan, maka yang bisa dilakukan secara umum adalah pemblokiran berdasar IP address. Mengingat pola kerja penyelenggara jaringan adalah berdasar IP address tanpa melihat konten. Pada saat akan memutuskan untuk melakukan blok IP address tertentu pemerintah harus siap menanggung konsekuensi terbloknya situs dengan IP sama.

Selain itu, teknologi enkripsi yang banyak digunakan pada situs-situs komersial juga membuat pemantauan konten menjadi sulit dilakukan. Dibutuhkan esource yang sangat besar kalau mau melakukan pemeriksaan untuk paket data yang terenkripsi.
“Kewajiban pemantauan dan pemeriksaan yang dibebankan ke penyelenggara tak bisa dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana mestinya,” ujar Sammy.

Sammy menuding penyusun RPM konten multimedia tak paham dengan dunia internet yang sedang berkembang.

“Siapapun yang menginisiasi ini tak paham,” kata Sammy.

Internet saat ini bukan sekedar browsing, banyak aplikasi yang berjalan di atas internet bahkan aplikasi telepon yang tadinya analog hampir semuanya dikonversi berbasis IP. Juga banyak aplikasi komersial lainnya, seperti perbankan, tiket pesawat, bursa saham. Aplikasi ini membutuhkan delay jaringan yang sangat singkat. (srn)